Keuangan berkelanjutan atau sustainable finance memiliki berbagai definisi. Seperti misalnya, sustainable finance adalah dukungan sektor jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan melalui keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.<\/p>\n\n\n\n
Istilah keuangan berkelanjutan atau sustainable finance di Indonesia <\/a>beserta roadmap-nya pertama kali diperkenalkan oleh OJK berkerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2014. Inisiatif ini diharapkan menjadi alat strategis untuk mengatasi masalah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n Namun, tantangan utama dalam implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah meyakinkan pelaku bisnis dan masyarakat bahwa keuntungan jangka panjang dapat dicapai dengan lebih baik jika memperhitungkan keberlanjutan sumber daya alam dan dampak sosial. Prinsip ini dikenal sebagai profit, people, planet<\/em> atau 3P.<\/a><\/p>\n\n\n\n Baca juga: Penanaman Mangrove, Ide Program CSR Lingkungan yang Berdampak<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n Penelitian CIFOR (2003) dalam Rahman (2023) mengkategorikan hutan mangrove sebagai ekosistem lahan basah dengan kapasitas penyimpan karbon antara 800-1200 ton per hektare. Murdiyarso et al. (2014) dalam Sondak (2015) menyatakan bahwa mangrove mampu menyimpan 20 Pg C, dengan 70-80% tersimpan dalam tanah sebagai bahan organik.<\/p>\n\n\n\n Studi lain oleh Titisar et al. (2022) mengindikasikan hutan bakau di Indonesia menyimpan sekitar 0,82-1,09 Pg C per hektare. Secara keseluruhan, karbon biru di Indonesia<\/a> memiliki peran signifikan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan kemampuannya menyerap dan menyimpan CO2 dalam jumlah besar dari atmosfer.<\/p>\n\n\n\n Gayung bersambut, pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berkomitmen merehabilitasi 600 ribu hektare mangrove. Target ini dibagi menjadi dua. <\/p>\n\n\n\n Pertama, 200 ribu hektare untuk rehabilitasi melalui penanaman oleh masyarakat. Kemudian, 400 ribu hektare untuk pengelolaan lanskap mangrove berkelanjutan, termasuk perlindungan areal mangrove yang masih utuh melalui penguatan regulasi, kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat.<\/p>\n\n\n\nEkosistem Karbon Biru, Potensi Kawasan Hutan Mangrove sebagai Penyerap Emisi<\/h2>\n\n\n\n