{"id":16240,"date":"2025-06-02T16:32:35","date_gmt":"2025-06-02T09:32:35","guid":{"rendered":"https:\/\/lindungihutan.com\/blog\/?p=16240"},"modified":"2025-07-24T07:57:58","modified_gmt":"2025-07-24T00:57:58","slug":"regulasi-dan-peraturan-sustainability","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lindungihutan.com\/blog\/regulasi-dan-peraturan-sustainability\/","title":{"rendered":"Kumpulan Regulasi dan Peraturan Sustainability di Indonesia"},"content":{"rendered":"\n

Dalam era bisnis yang semakin mengedepankan keberlanjutan, memahami regulasi dan peraturan terkait sustainability <\/em>bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi bagian dari strategi yang cerdas dan visioner. <\/p>\n\n\n\n

Untuk itu, penting bagi perusahaan untuk mengetahui apa itu regulasi sustainability<\/em> dan mengapa hal ini menjadi kunci keberhasilan bisnis modern.<\/p>\n\n\n\n

Menurut artikel \u201cThe Performance Frontier\u201d <\/a>di Harvard Business Review, perusahaan yang mengintegrasikan kinerja finansial dengan inisiatif ESG lebih kuat menghadapi risiko jangka panjang dan lebih dipercaya investor (Eccles & Serafeim, 2013).<\/p>\n\n\n\n

Di Indonesia, kerangka regulasi semakin berkembang untuk memastikan aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. <\/p>\n\n\n\n

Mulai dari kewajiban pelaporan CSR, instrumen pajak karbon, hingga kebijakan keuangan berkelanjutan, regulasi-regulasi ini menjadi dasar penting dalam membentuk strategi keberlanjutan perusahaan Anda. <\/p>\n\n\n\n

Artikel ini merangkum kumpulan regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan sustainability <\/em>yang perlu Anda ketahui sebagai langkah awal untuk membangun strategi bisnis yang taat hukum dan berdampak positif.<\/p>\n\n\n\n

Apa Itu Regulasi Sustainability <\/em>dan Mengapa Penting?<\/h2>\n\n\n\n

Regulasi sustainability<\/em> adalah kerangka hukum yang mengatur bagaimana organisasi harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam operasionalnya. <\/p>\n\n\n\n

Peraturan ini hadir sebagai respons terhadap isu perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan tuntutan transparansi dari publik dan investor.<\/p>\n\n\n\n

Bagi perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi ini bukan hanya tentang menghindari sanksi, tetapi juga membangun reputasi dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. <\/p>\n\n\n\n

Dengan pemahaman yang baik, Anda bisa menyusun strategi yang lebih tangguh dan bertanggung jawab.<\/p>\n\n\n\n

\ud83c\udf31 Eksklusif! Kumpulan Regulasi dan Peraturan Seputar Kegiatan Sustainability<\/em> \ud83c\udf33<\/h3>\n\n\n\n

Temukan berbagai regulasi dan peraturan yang relevan dalam mendukung praktek keberlanjutan. Unduh sekarang, GRATIS!<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"regulasi<\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Regulasi dan Peraturan Terkait CSR dan Sustainability Report<\/em><\/h2>\n\n\n\n

Bagi perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi ini bukan hanya tentang menghindari sanksi, tetapi juga membangun reputasi dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. <\/p>\n\n\n\n

Dengan pemahaman yang baik, Anda bisa menyusun strategi yang lebih tangguh dan bertanggung jawab. <\/p>\n\n\n\n

Berikut ini beberapa regulasi utama yang perlu Anda pahami dalam aspek tanggung jawab sosial dan pelaporan keberlanjutan.<\/p>\n\n\n\n

1. PP No. 47 Tahun 2012<\/h3>\n\n\n\n

Mewajibkan perseroan terbatas, terutama yang bergerak di sektor sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.<\/p>\n\n\n\n

2. POJK No. 60\/POJK.04\/2017<\/h3>\n\n\n\n

Mengatur penerbitan green bond<\/em> untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan.<\/p>\n\n\n\n

3. SEOJK No. 16\/SEOJK.04\/2021<\/h3>\n\n\n\n

Mengatur bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, termasuk kewajiban menyampaikan informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari laporan keberlanjutan. <\/p>\n\n\n\n

Baca Juga: Program CSR Perusahaan: Kunci Keberlanjutan untuk Masa Depan<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Regulasi dan Peraturan Terkait Karbon<\/h2>\n\n\n\n

Setelah memahami regulasi terkait CSR dan pelaporan keberlanjutan, Anda juga perlu mengenal sejumlah regulasi penting yang mengatur aspek pengendalian karbon dan perlindungan lingkungan. <\/p>\n\n\n\n

Berikut beberapa peraturan yang mengatur aspek karbon secara lebih spesifik.<\/p>\n\n\n\n

1. Permen LHK No. 21 Tahun 2022<\/h3>\n\n\n\n

Peraturan ini mengatur penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai instrumen pengendalian perubahan iklim dan pencapaian target NDC Indonesia. <\/p>\n\n\n\n

NEK memberi nilai ekonomi pada emisi Gas Rumah Kaca untuk mendorong pengurangan emisi secara terukur, terverifikasi, dan berbasis pasar.<\/p>\n\n\n\n

2. POJK No. 14 Tahun 2023<\/h3>\n\n\n\n

Peraturan OJK No. 14 Tahun 2023<\/a> mengatur mekanisme perdagangan karbon melalui Bursa Karbon sebagai upaya pengurangan emisi GRK berbasis pasar. <\/p>\n\n\n\n

Perdagangan dilakukan dengan Unit Karbon yang tercatat dalam SRN PPI dan diatur oleh Penyelenggara Bursa Karbon.<\/p>\n\n\n\n

3. PP No. 22 Tahun 2021<\/h3>\n\n\n\n

Sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, PP No. 22 Tahun 2021 menetapkan prinsip dan instrumen perlindungan lingkungan hidup. <\/p>\n\n\n\n

Peraturan ini menjadi dasar hukum penting bagi sektor usaha agar aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan dan selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

4. PP No. 46 Tahun 2017<\/h3>\n\n\n\n

Peraturan Pemerintah ini mengatur penggunaan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagai kebijakan untuk mendorong pelestarian fungsi lingkungan. <\/p>\n\n\n\n

Instrumen tersebut mencakup insentif, disinsentif, pendanaan, serta mekanisme pasar seperti perdagangan emisi dan jasa lingkungan.<\/p>\n\n\n\n

Aturan ini juga mencakup peran lembaga keuangan, dana jaminan, asuransi lingkungan, dan pengadaan barang\/jasa ramah lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau.<\/p>\n\n\n\n

5. UU No. 7 Tahun 2021<\/h3>\n\n\n\n

Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui reformasi administrasi dan perluasan basis pajak. <\/p>\n\n\n\n

UU ini mencakup perubahan beberapa regulasi perpajakan utama, pengaturan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak, serta pengenalan pajak karbon sebagai instrumen fiskal untuk mendukung pembangunan rendah emisi.<\/p>\n\n\n\n

Baca Juga: Carbon Footprint: Kenali dan Kurangi Jejak Karbon Anda!<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Regulasi dan Peraturan Terkait Sustainable Finance<\/em><\/h2>\n\n\n\n

Selain regulasi lingkungan dan karbon, keberlanjutan juga semakin diperkuat oleh regulasi yang mengatur keuangan berkelanjutan. <\/p>\n\n\n\n

Regulasi ini mengarahkan lembaga jasa keuangan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dan sosial. Berikut regulasi terkait sustainable finance<\/em> yang perlu Anda ketahui.<\/p>\n\n\n\n

1. PBI No. 14\/15\/PBI\/2012<\/h3>\n\n\n\n

Peraturan Bank Indonesia No. 14\/15\/PBI\/2012 mengatur standar penilaian kualitas aset bank umum, baik aset produktif maupun non-produktif, untuk menjaga kesehatan dan stabilitas sistem perbankan. <\/p>\n\n\n\n

Penilaian mencakup definisi aset, penyisihan penghapusan aset (PPA), perlakuan atas kredit bermasalah, serta evaluasi prospek usaha debitur termasuk komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n

2. POJK No. 17 Tahun 2023<\/h3>\n\n\n\n

Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 mewajibkan setiap bank untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam seluruh kegiatan usahanya. <\/p>\n\n\n\n

Hal ini mencakup penyusunan rencana aksi, strategi bisnis, dan investasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). <\/p>\n\n\n\n

Selain itu, bank juga wajib mengalokasikan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan secara transparan serta mengelola risiko iklim dalam kerangka manajemen risiko dan pengendalian internal.<\/p>\n\n\n\n

3. POJK No. 14 Tahun 2023<\/h3>\n\n\n\n

Peraturan OJK No. 14 Tahun 2023 mengatur perdagangan karbon melalui Bursa Karbon sebagai mekanisme pasar untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). <\/p>\n\n\n\n

Peraturan ini menetapkan definisi unit karbon, sertifikat pengurangan emisi (SPE-GRK), dan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebagai dasar pencatatan dan verifikasi. <\/p>\n\n\n\n

Peraturan juga mengatur peran dan tanggung jawab pelaku usaha, penyelenggara bursa, serta organ perusahaan dalam pengelolaan dan perdagangan karbon.<\/p>\n\n\n\n

4. POJK No. 60\/POJK.04\/2017<\/h3>\n\n\n\n

Peraturan OJK Nomor 60\/POJK.04\/2017 mengatur penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond) <\/em>yang dana hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang bertujuan melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan. <\/p>\n\n\n\n

Peraturan ini menetapkan peran ahli lingkungan dalam melakukan penilaian dan verifikasi atas kegiatan usaha berwawasan lingkungan. <\/p>\n\n\n\n

Emiten wajib menjalankan penawaran umum sesuai ketentuan dan menyampaikan informasi material kepada OJK.<\/p>\n\n\n\n

5. POJK No. 51\/POJK.03\/2017<\/h3>\n\n\n\n

Peraturan OJK Nomor 51\/POJK.03\/2017 mengatur penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. <\/p>\n\n\n\n

Peraturan ini mewajibkan penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha. <\/p>\n\n\n\n

Peraturan ini juga mengharuskan penyampaian laporan keberlanjutan yang memuat kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan bisnis yang dijalankan.<\/p>\n\n\n\n

Baca Juga: Sustainable Finance<\/em>: Penerapan, Prinsip, hingga Trend di Indonesia Saat Ini<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pentingnya Memahami Regulasi dan Peraturan Sustainability <\/em>untuk Strategi Bisnis<\/h2>\n\n\n\n

Memahami regulasi bukan hanya tentang kepatuhan, tapi juga menjadi landasan strategis dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan dan dipercaya publik. <\/p>\n\n\n\n

Dengan mengintegrasikan regulasi ke dalam strategi, perusahaan Anda dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan. <\/p>\n\n\n\n

Sebaliknya, ketidakpatuhan dapat menyebabkan sanksi hukum, kerusakan reputasi, bahkan kehilangan akses terhadap pendanaan ramah lingkungan. Oleh karena itu, regulasi bukanlah penghambat, tetapi landasan untuk pertumbuhan berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n

Temukan lebih banyak wawasan tentang praktik sustainability<\/a> <\/em>di blog LindungiHutan. Mari bangun strategi lingkungan yang selaras dengan regulasi dan harapan publik!<\/p>\n\n\n\n

\n

LindungiHutan Menanam Lebih dari 1 JUTA Pohon di 30+ Lokasi Penanaman Bersama 590+ Brand dan Perusahaan <\/span><\/h2>\n\n\n\n
\n