Baca juga: 10 Program TJSL dan Bina Lingkungan yang Dapat Ditiru<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering diidentikan dengan CSR adalah Corporate giving, corporate philanthropy, corporate community relations, <\/em>dan community development.<\/em> Apabila ditinjau dari motivasinya, keempat istilah tersebut bisa dimaknai sebagai dimensi atau pendekatan CSR.<\/p>\n\n\n\n Jika corporate philanthropy <\/em>bermotif kemanusiaan, dan corporate community relations<\/em> bernafaskan tebar pesona, maka community development<\/em> lebih bernuansa pemberdayaan.<\/p>\n\n\n\n Kaitannya dalam konteks pemberdayaan, CSR merupakan bagian dari kebijakan perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. CSR kemudian identik dengan CSP (corporate social policy<\/em>), yakni strategi roadmap<\/em> perusahaan yang mengintegrasikan tanggung jawab ekonomis korporasi dengan tanggung jawab legal, etis, dan sosial.<\/p>\n\n\n\n Dalam literatur manajemen perusahaan banyak sekali ditemukan tulisan tentang CSR atau TJSL baik untuk konteks masyarakat Indonesia maupun asing. <\/p>\n\n\n\n Pada tingkat paling dasar tetapi sekaligus sangat luas, CSR dapat dipahami sebagai sebuah relasi atau interkoneksi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan tersebut, termasuk misalnya dengan pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, hingga masyarakat khususnya mereka yang berdomisili di wilayah perusahaan tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya.<\/p>\n\n\n\n Prinsipnya, CSR maupun TJSL adalah upaya agar perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi, pelaku usaha melalui berbagai badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum \u2018diminta\u2019 untuk bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n DOWNLOAD GRATIS:<\/strong> <\/a>‘Blueprint Implementasi CSR Berkelanjutan untuk Pemimpin Korporasi’ Temukan framework praktis untuk merancang program CSR yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi menciptakan dampak nyata dan nilai tambah berkelanjutan bagi bisnis Anda. Panduan komprehensif ini dilengkapi studi kasus implementasi CSR di perusahaan top Indonesia!”<\/p>\n\n\n\n Secara eksplisit TJSL perusahaan memang diatur dalam pasal 74 UU PT dan juga disebut secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akan tetapi, jika konsep CSR atau TJSL diartikan pula sebagai kewajiban perusahaan untuk misalnya mematuhi berbagai kewajiban hukum atau larangan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, maka ditemukan beberapa Undang-Undang yang beberapa pasalnya mengatur TJSL.<\/p>\n\n\n\n Beberapa UU yang memiliki pasal-pasal yang mengatur soal kewajiban pelaku usaha (perorangan atau badan usaha) untuk melakukan tindakan tertentu atau untuk tidak melanggar larangan tertentu menurut masing-masing UU antara lain:<\/p>\n\n\n\n Tersebarnya penormaan TJSL dalam berbagai perundang-undangan tersebut secara tersirat juga diperkuat oleh rumusan Pasal 74 ayat (3) UU PT beserta penjelasnnya yang menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adanya anak kalimat terakhir inilah yang mempertegas bahwa soal TJSL memang sesungguhnya juga diatur dalam beberapa UU tersebut.<\/p>\n\n\n\nTransformasikan CSR Perusahaan Anda dari Sekadar Compliance Menjadi Strategi Kompetitif! \ud83c\udfc6<\/h3>\n\n\n\n
![\"Pengertian](\"https:\/\/blog-backup.lindungihutan.com\/\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/TJSL.jpg\" "\\"\\"")
Dasar Hukum Mengenai TJSL Perusahaan dalam Perundang-undangan<\/h2>\n\n\n\n
\n