{"id":4220,"date":"2022-10-20T09:26:00","date_gmt":"2022-10-20T02:26:00","guid":{"rendered":"http:\/\/blog-backup.lindungihutan.com\/?p=4220"},"modified":"2024-05-14T09:51:21","modified_gmt":"2024-05-14T02:51:21","slug":"serba-serbi-pajak-karbon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lindungihutan.com\/blog\/serba-serbi-pajak-karbon\/","title":{"rendered":"Pajak Karbon di Indonesia: Regulasi, Skema, dan Besarannya"},"content":{"rendered":"\n

Artikel di-review oleh Fahriza Dwi Indahyati<\/a>, Research and Development Officer at LindungiHutan.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengumumkan rencana penerapan pajak karbon atau carbon tax <\/em>yang semula akan dilaksanakan pada 1 Juli 2022. Mengutip laman cnbcindonesia.com,<\/a> pemerintah kembali menunda penerapan carbon tax<\/em> terkait dengan beberapa faktor. <\/p>\n\n\n\n

Lantas, apa itu pajak karbon? Bagaimana penghitungan dan penerapannya? Apa regulasi yang mengaturnya? Mari simak artikel berikut untuk tahu jawabannya!<\/p>\n\n\n\n

Pengertian Pajak Karbon (Carbon Tax)<\/h2>\n\n\n\n

Pajak karbon adalah pajak pemakain bahan bakar yang menghasilkan gas rumah kaca berdasarkan kadar karbonnya. Bahan bakar hidrokarbon (termasuk minyak bumi, gas alam, dan batubara) mengandung unsur karbon yang akan menjadi karbondioksida (CO2<\/sub>) dan senyawa lainnya ketika dibakar<\/p>\n\n\n\n

Selain itu pengertian lain mengenai pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif pada lingkungan hidup (Undang-Undang RI 2021).<\/p>\n\n\n\n

Penerapan carbon tax <\/em>dianggap sebagai pigouvan tax<\/em> untuk retribusi atas kegiatan ekonomi yang mengemisikan gas rumah kaca yang berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan.<\/p>\n\n\n\n

Baca juga: Pengungkapan Emisi Karbon dan Manfaatnya bagi Perusahaan <\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sejarah Carbon Tax<\/h2>\n\n\n\n

Tahukah Anda, negara pertama yang memberlakukan pajak karbon adalah Finlandia pada tahun 1990 sebagai instrumen untuk memitigasi perubahan iklim dan berhasil meraup keuntungan hingga US$24.39 per ton karbon (Holandri 2020). <\/p>\n\n\n\n

Beberapa negara lain seperti Swedia dan Norwegia turut mengimplemantasikan pajak karbon pada tahun 1991. Di kawasan Asia, mulai menerapkan carbon tax<\/em> pada tahun 2012 oleh negara Jepang dan Australia. Pada tahun 2013 Inggris mulai menerapkan carbon tax<\/em> dan tahun 2017 Tiongkok mulai mengikutinya. Singapura menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan carbon tax<\/em> pada tahun 2019 silam. <\/p>\n\n\n\n

Perkembangan pajak karbon di Indonesia bermula pada hari Jumat, 22 April 2016 di New York, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya menandatangani Paris Agreement <\/em>(Perjanjian Paris) tentang perubahan iklim.<\/p>\n\n\n\n

Perjanjian tersebut menjadi kesepakatan global untuk mengatasi perubahan iklim di bumi. Perjanjian Paris berlaku jika diratifikasi setidaknya oleh 55 negara yang menyumbang lebih dari 55% emisi karbon. Sebanyak 171 negara turut menandatangani perjanjian tersebut dan Indonesia menjadi salah satu dari 55 negara pertama yang melakukan ratifikasi.<\/p>\n\n\n\n

Regulasi Pajak Karbon di Indonesia<\/h2>\n\n\n\n

Regulasi pajak karbon di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Undang-Undang ini menetapkan pengenaan pajak karbon sebagai salah satu alat kebijakan untuk mengurangi emisi GRK.<\/p>\n\n\n\n

Jenis pajak ini merupakan pajak yang dikenakan pada perusahaan atau masyarakat atas pemakaian bahan bakar yang menghasilkan emisi GRK. Pajak akan dikenakan apabila dalam pemakaian melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak karbon Indonesia akan mulai diberlakukan pada tahun 2024 dengan tarif awal sebesar Rp75.000 per ton CO2<\/p>\n\n\n\n