Hutan Mangrove Indonesia Terluas di Dunia, tetapi Kini Terancam

Dilansir dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara,  sejak tahun 1980 hingga sekarang, luasan hutan mangrove di Indonesia semakin kecil. Penyebab utamanya adalah laju degradasi lahan.

Padahal, keberadaan hutan mangrove yang sehat di kawasan pesisir dapat meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga bencana seperti tsunami, gelombang laut, dan abrasi.

Selain itu, pengelolaan hutan mangrove yang tepat, efektif, dan berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung ketahanan pangan dan sosial.

Peran Vital Hutan Mangrove

Hutan mangrove memiliki peran vital karena mampu menyerap karbon 3-5x lebih besar yakni sekitar 1.000 ton karbon per hektare, dibandingkan hutan tropis daratan yang hanya mampu menyerap sekitar 200-300 ton karbon per hektare, sebagaimana dilansir dari Grahadhuafa.

Dilansir dari Mangrove Map, hutan mangrove juga dikenal sebagai bagian dari konsep blue carbon atau karbon biru merupakan kemampuan ekosistem pesisir dalam menyerap karbon (CO₂) dari atmosfer. 

Berdasarkan Environesia, sekitar 70-90% karbon yang diserap mangrove, disimpan dalam tanah atau sedimen, kemudian terakumulasi dan tersimpan selama ratusan hingga ribuan tahun.

Potensi karbon biru di hutan mangrove Indonesia mampu mengurangi emisi tahunan nasional hingga 10 juta ton CO₂ per tahun.

Hal ini juga berkontribusi pada target penurunan emisi di tahun 2030 sebesar 31,98% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional, sebagaimana dilansir dari Katadata.

Baca juga: Ekosistem Mangrove: Fungsi, Contoh, dan Manfaat untuk Perusahaan

Hutan Mangrove di Indonesia

Dilansir dari Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, dengan luasan mencapai 3,4 juta hektare berdasarkan SK Nomor 3438 Tahun 2025 tentang Peta Mangrove Nasional. Luasan tersebut mencakup sekitar 20-25% dari total mangrove dunia. 

Dari total luasan tersebut, hutan mangrove Indonesia berperan penting sebagai penyangga kehidupan:

1. Menyimpan karbon hingga sepertiga dari seluruh karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir di dunia
2. Melindungi lebih dari 17.000 kilometer garis pantai dari abrasi dan banjir rob
3. Menjadi habitat bagi lebih dari 200 spesies ikan
4. Menyimpan cadangan karbon biru dalam jumlah besar
5. Menopang kehidupan sekitar 50 juta masyarakat pesisir

Dilansir dari Espos Eco, hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki hutan mangrove, kecuali Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2025, berikut provinsi dengan wilayah hutan mangrove terluas:

1. Papua Selatan dengan 6 ratus ribu hektar
2. Papua Barat dan Papua Tengah seluas 3 ratus ribu hektar
3. Kalimantan Timur dan Riau seluas 2 ratus ribu hektar

Hutan mangrove di Kalimantan Barat, meski bukan termasuk yang terluas, tapi menjadi contoh bahwa ekosistem ini memberikan kehidupan bagi ratusan jenis keanekaragaman hayati termasuk Banglaustong, Bekantan, dan berbagai satwa dilindungi lainnya.

Baca juga: Manfaat Konservasi Mangrove bagi Lingkungan dan Ekonomi

Ancaman yang Sedang Dialami Hutan Mangrove Indonesia

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap hutan mangrove terus meningkat. Akibat berbagai ancaman dan aktivitas manusia, Indonesia telah kehilangan lebih dari 1 juta hektare hutan mangrove.

Dilansir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Espos Eco, laju degradasi terhadap hutan mangrove telah mencapai puluhan ribu hektar per tahun. Hal itu terjadi karena berbagai faktor, seperti konservasi lahan, alih fungsi lahan, pencemaran, perubahan iklim, hingga abrasi.

Hutan mangrove di Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah terdampak dengan laju degradasi lebih dari 17 ribu hektare.

Kondisi ini berdampak pada meningkatnya risiko bencana, menurunnya produktivitas nelayan, hingga mengancam komitmen nasional. Oleh karena itu dibutuhkan respon cepat dan terarah.

Solusi Pemerintah: RPPEM Nasional dan KLM

Pemerintah Indonesia tentu tidak diam saja. Solusi yang diberikan yaitu menyusun dokumen RPPEM Nasional dan mengusung pendekatan berbasis KLM.

RPPEM Nasional

Sebagai respon, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup, menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Nasional sebagai instrumen perencanaan jangka panjang selama 30 tahun, yaitu dari tahun 2026 hingga 2055.

Dokumen ini dirancang untuk menjembatani perlindungan lingkungan hutan mangrove berbasis daya dukung ekosistem dengan kebutuhan pembangunan sosial dan ekonomi.

KLM

Melalui RPPEM Nasional, pemerintah juga mengusung pendekatan berbasis Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) yang mencakup fungsi lindung dan budidaya. 

KLM diperkenalkan dalam PP Nomor 27 Tahun 2025 (Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove) sebagai unit perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove pada hilir berbasis sistem ekologis sehingga penanganan yang dilakukan lebih tepat sasaran dan tentunya berkelanjutan.

Dilansir dari Espos Eco, Kementerian Lingkungan telah menetapkan 123 KLM melalui SK.3330 tahun 2025 tentang Peta Indikatif Batas Kesatuan Lanskap Mangrove dengan luas total 5,2 juta ha yang kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. 39% dialokasikan untuk fungsi lindung berupa konservasi ketat tanpa konversi
2. 61% nya diperuntukkan bagi fungsi budidaya melalui pemanfaatan berkelanjutan, seperti silvofishery dan ekowisata dengan tetap menjaga tutupan hutan mangrove

Pada 2025, penyusunan Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) telah dilaksanakan di tujuh provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Jambi , Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Papua Barat Daya.

Solusi Masyarakat, Individu, & Perusahaan: Melalui Organisasi atau Startup Lingkungan

Masyarakat, individu, dan perusahaan juga dapat berkontribusi menjaga hutan mangrove melalui kerja sama dengan organisasi atau startup lingkungan.

Salah satunya LindungiHutan, startup lingkungan yang berfokus pada program penanaman pohon yang dikenal CorporaTree dan telah menanam lebih dari 1,3 juta pohon, termasuk mangrove.

Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi langsung dalam upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem, khususnya ekosistem hutan mangrove Indonesia.