AFOLU vs FOLU: Apa Bedanya dan Mengapa Penting untuk Proyek Karbon?

Saat mempelajari regulasi karbon di Indonesia, mulai dari dokumen NDC hingga perpres terkait, pelaku bisnis sering menemukan istilah AFOLU dan FOLU digunakan secara bergantian. Padahal, keduanya bukan hal yang sama.

Memahami perbedaan AFOLU dan FOLU bukan sekadar soal terminologi, melainkan ketepatan arah dan kepatuhan hukum. Bagi perusahaan yang sedang merancang strategi mitigasi, memahami batasan keduanya menjadi sangat krusial.

AFOLU vs FOLU: Apa Perbedaan Keduanya?

AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use) 

AFOLU adalah singkatan dari Agriculture, Forestry, and Other Land Use yang merupakan kerangka pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK) yang digunakan oleh IPCC tingkat global. 

Dalam kerangka ini, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan konversi lahan digabungkan dalam satu laporan karena semuanya dianggap saling berkaitan dalam siklus karbon global

FOLU (Forestry and Other Land Use)

FOLU atau Forestry and Other Land Use merupakan kerangka yang digunakan Indonesia dalam strategi mitigasi nasional. Huruf “A” atau unsur Agriculture sengaja dipisahkan. 

Hal ini dikarenakan sektor pertanian di Indonesia dikelola oleh Kementrian Pertanian dengan pendekatan pengukuran emisi berbeda, sehingga tidak dimasukkan ke dalam satu payung kebijakan yang sama dengan kehutanan.

AFOLU vs FOLU

Singkatnya, AFOLU adalah standar global, FOLU adalah adaptasi regulasi Indonesia. IPCC dalam laporannya menegaskan bahwa penerapan langkah-langkah AFOLU secara tepat sangat penting di semua jalur agar tetap berada dalam batas anggaran karbon untuk target 1,5°C.

FOLU Net Sink 2030: Mengapa Ini Jadi Fokus Indonesia? 

Indonesia memiliki target yang cukup ambisius: Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Artinya, pada tahun 2030, sektor kehutanan dan penggunaan lahan Indonesia ditargetkan mampu menyerap karbon lebih banyak atau setidaknya seimbang dibandingkan emisi yang dimilikinya. 

Fokus utamanya mencakup tiga hal: pembenahan tutupan hutan, restorasi lahan gambut, dan pencegahan kebakaran hutan. Dalam dokumen Enhanced NDC 2022, Indonesia mengejar target restorasi gambut 2 juta Ha dan rehabilitasi lahan terdegradasi 12 juta Ha pada 2030.

Target ini bukan sekadar komitmen. Kemajuan hingga Agustus 2025 mencatat peningkatan stok karbon pada 13.221,01 hektar dan setara dengan 33.382,25 ton CO₂e dari penanaman langsung (FOLU Net Sink 2030).

Target ini perlu menjadi backbone dari kebijakan karbon Indonesia, termasuk dalam skema carbon trading dan program offset yang kini mulai dilakukan korporasi. 

Baca juga: Mengenal Apa Itu FOLU Net Sink 2030

Proyek Karbon FOLU vs AFOLU: Mana yang Relevan untuk Perusahaan Anda?

Memahami perbedaan konsep saja tidak cukup, perusahaan perlu tahu jenis proyek apa yang masuk ke masing-masing kategori sebelum mengambil keputusan investasi.

Proyek berbasis FOLU:

• Penanaman dan rehabilitasi mangrove
• Rehabilitasi hutan terdegradasi
• Restorasi lahan gambut
• Pencegahan kebakaran hutan (fire prevention)

Proyek berbasis AFOLU:

• Agroforestry: kombinasi tanaman pohon dengan komoditas pertanian
• Praktik pertanian rendah emisi: relevan untuk perusahaan perkebunan atau FMCG dengan rantai pasok pertanian
• Pengelolaan lahan terintegrasi yang mencakup unsur pertanian dan kehutanan sekaligus

Keduanya sah sebagai instrumen mitigasi, tetapi memiliki jalur regulasi, metodologi, pengukuran, dan ekosistem verifikasi yang berbeda. Memilih yang tepat sejak awal akan menentukan seberapa kuat klaim karbon perusahaan di mata regulator dan investor.

Mengapa Perbedaan Ini Penting untuk Proyek Karbon Perusahaan?

Bagi tim sustainability atau ESG perusahaan, memahami batas antara AFOLU dan FOLU memiliki dampak praktis yang nyata.

Pertama, soal akurasi klaim ESG. Tidak semua proyek berbasis lahan secara otomatis akan masuk dalam kerangka FOLU. Proyek penanaman mangrove, restorasi hutan terdegradasi, atau pengelolaan gambut termasuk dalam kategori proyek kehutanan karbon berbasis FOLU.

Kedua, soal kepatuhan regulasi. Di antara berbagai jenis carbon project yang ada, proyek berbasis FOLU memiliki kerangka regulasi paling matang di Indonesia. Artinya, kepastian hukum bagi korporasi yang ingin melakukan carbon offset di sektor ini relatif lebih kuat.

Ketiga, menghindari double counting. Perusahaan yang tidak memahami batas FOLU vs AFOLU berisiko membuat klaim karbon yang tumpang tindih antara laporan emisi internal dan kredit karbon yang diverifikasi eksternal. Kesalahan ini akan merusak kredibilitas laporan ESG.

Dari Regulasi Global ke Aksi Nyata di Indonesia

AFOLU vs FOLU bukan sekadar perbedaan akronim. Keduanya mencerminkan bagaimana kerangka global diadaptasi menjadi kebijakan lokal yang applicable di Indonesia dengan sega pertimbangan regulasi, institusi, dan karakter emisi yang menyertainya.

Bagi perusahaan yang sedang menyusun strategi mitigasi atau mempertimbangkan carbon offset, memilih jenis proyek yang selaras dengan regulasi FOLU adalah langkah awal yang krusial.

LindungiHutan hadir sebagai mitra yang mampu membantu merancang proyek kehutanan karbon yang transparan, berdampak sosial-ekonomi, dan selaras dengan target FOLU Net Sink 2030.