Bisnis Lestari
Serba-Serbi Kredit Karbon Indonesia, Simak Skema dan Poin Pentingnya
Kredit karbon menjadi semakin penting di tengah urgensi global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Artikel berikut akan membahas apa yang dimaksud dengan kredit karbon? Bagaimana skema pelaksanaannya, dan penerapanya di Indonesia?
Simak ulasan lengkapnya bersama Dedra Arsyad, CEO Muller Karbon Kapital Indonesia, dalam diskusi webinar online Green Skilling “Safeguarding Carbon Credits for Business Opportunities and Environmental Sustainability”.
Daftar Isi
Mengenal Apa Itu Kredit Karbon?
Kredit karbon adalah izin yang mewakili setiap satu unit karbon dioksida yang diemisi atau dihilangkan dari atmosfer. Biasanya, kredit karbon dibeli oleh perusahaan sebagai hak untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca dalam proses industrinya.
“Istilahnya bisa dikatakan karbon kredit adalah insentif yang diberikan kepada perusahaan atau individu untuk mengurangi emisi karbon mereka atau berupaya untuk mengurangi perubahan iklim,” Ungkap Dedra
Saat sebuah perusahaan membeli kredit karbon, biasanya dari pemerintah, perusahaan tersebut memperoleh izin untuk menghasilkan satu ton emisi CO2 atau karbon dioksida.
Dengan adanya kredit karbon, pendapatan dari penjualan karbon mengalir secara vertikal dari perusahaan ke regulator. Selain itu, perusahaan yang memiliki kelebihan kredit dapat menjualnya kepada perusahaan lain yang membutuhkan.
Baca juga: Carbon Footprint Scopes 1,2, dan 3, Contoh serta Cara Menghitungnya
Siklus Kredit Karbon, Bagaimana Skema Pelaksanaannya?
Lantas, bagaimana cara perdagangan kredit karbon dilakukan?
“Emisi karbon dapat dikompensasi melalui proyek-proyek hijau seperti reboisasi, renewable energy, yang akan dimonitor dan divalidasi oleh lembaga independen untuk mendapatkan karbon kredit,” Jelas Dedra.
Adapun, proyek-proyek kredit karbon dapat dihasilkan melalui berbagai sumber atau sektor seperti forestry and land use, waste disposal, renewable energy, hingga agriculture. Setidaknya, jenis kredit karbon bisa dibagi menjadi dua yaitu removal dan avoidance.
“Removal itu dihilangkan seperti menanam pohon, kenapa? Karena menanam pohon itu dapat menyerap CO2, jadi kita dapat membantu menghilangkan CO2 ini yang kita sebut dengan removal,” Terang Dedra.
Selain itu, ada pula yang disebut dengan konsep avoidance atau penghindaran dalam konteks pengurangan emisi. Salah satu contoh praktis dari avoidance adalah penggunaan kendaraan listrik.
“Ada juga yang disebut dengan avoidance atau penghindaran, sederhananya, kendaraan listrik dimana kalau kita menggunakan kendaraan biasa kita akan mengeluarkan asap, tetapi kita bisa menghindari itu dengan kita menggunakan kendaraan listrik jadi kita menghindari keluarnya emisi,” Jelas lebih lanjut Dedra.
Perlu diketahui, satu ton kredit karbon setara dengan pengurangan atau penghapusan satu ton CO2, sehingga satuan kredit karbon sering disebut sebagai satu ton kredit karbon. Kredit karbon ini kemudian dapat diklaim untuk menunjukkan jumlah emisi CO2 yang dikompensasi, sehingga dapat diketahui total emisi yang diimbangi.
Baca juga: Pengungkapan Emisi Karbon dan Manfaatnya bagi Perusahaan
Kredit Karbon di Indonesia
Ketika membahas kredit karbon di Indonesia, penting untuk mengenal SRN PPI atau SIstem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Mengutip dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, system ini bertujuan untuk
- Pendataan aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia,
- Pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim (adaptasi, mitigasi, pendanaan, teknologi, capacity building)
- Penyediaan data dan informasi kepada public tentang aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi serta capaiannya, dan
- Menghindari penghitungan ganda terhadap aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi sebagai bagian pelaksanaan prinsip clarity, transparency, dan understanding.
“Berbicara tentang karbon kredit di Indonesia, kita wajib untuk mengenal yang namanya SRN PPI, apa itu SRN PPI? Yaitu sistem berbasis web yang mengelola dan menyimpan semua informasi dan data mengenai emisi karbon dan juga transaksi perdagangan karbon, jadi sistem atau wadahnya ini semua nanti akan bernaung di bawah SRN PPI untuk Indonesia,” Terang Dedra.
Di Indonesia, penyelenggara dan pihak yang menyelenggarakan bursa karbon adalah pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini OJK menunjuk BEI sebagai penyelenggara Bursa Karbon Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023.
Kredit karbon yang diperdagangan harus terdaftar dalam SRN PPI. Transaksi di Bursa Karbon Indonesia/IDXCarbon dianggap resmi karena telah terhubung dengan SRN PPI milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Berbicara tentang perdagangan karbon, Bursa Karbon Indonesia telah diresmikan pada tanggal 26 September 2023 dan kalau kita lihat transaksinya sepanjang tahun semester 1 tahun 2024 telah tercatat sekitar 114.000 unit karbon yang terjual dengan total nilai transaksi kurang lebih 5,8 miliar,” Pungkas Dedra.
Baca juga: Ekosistem Karbon Biru: Potensi, SImpanan, Kabron, dan Tantangan 2024
