Carbon Credit: Pengertian, Mekanisme,dan Fakta Tentangnya

Acap kali kita luput menyadari bahwa ada banyak aktivitas manusia yang memproduksi gas rumah kaca dan menyebabkan bencana seperti pemanasan global hingga krisis iklim.

Berbagai upaya lantas dilakukan untuk menekan dan mengendalikan emisi yang dihasilkan. Negara-negara di dunia bahkan sepakat untuk mewujudkan carbon neutral pada tahun 2050. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan kuota emisi atau juga bisa disebut kredit karbon.

Memangnya, apa itu carbon credit? Bagaimana konsep implementasinya? Simak ulasan berikut untuk temukan jawabannya!

Apa yang Dimaksud dengan Carbon Credit?

Carbon credit adalah semacam izin yang mewakili tiap 1 karbon dioksida yang diemisi atau dihilangkan dari atmosfer. Biasanya karbon kredit dibeli oleh perusahaan sebagai hak dari mereka untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca dalam proses industrinya.

Ketika sebuah perusahaan membeli karbon kredit biasanya dari pemerintah, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan izin untuk menghasilkan satu ton emisi CO² atau karbon dioksida.

Dengan kredit karbon, pendapatan karbon mengalir secara vertikal dari perusahaan ke regulator, meskipun perusahaan yang berakhir dengan kelebihan kredit pun dapat menjualnya ke perusahaan yang membutuhkan.

Individu atau perusahaan yang ingin mengimbangi emisi gas rumah kaca mereka sendiri dapat membeli kredit tersebut melalui perantara atau secara langsung melakukan carbon offsetting.

Sementara itu, carbon offsetting merupakan skema yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek lingkungan di seluruh dunia untuk menyeimbangkan jejak karbon mereka sendiri. Lantas, untuk mengukur bagaimana suatu keadaan dikatakan seimbang, maka dapat dilihat dari dampaknya.

Baca juga: Perdagangan Karbon: Pengertian, Regulasi, Skema, Cara Kerja, dan Sejarahnya

Bagaimana Konsep Perdagangan Carbon Credit?

Mungkin ini jadi salah satu pertanyaan yang cukup banyak membuat orang penasaran. Bagaimana sebuah karbon kredit diperdagangkan?

Perlu diketahui ada yang disebut dengan mekanisme cap and trade! Negara-negara yang menerapkan mekanisme ini  memiliki jatah atau kuota emisi karbon dalam rentang waktu tertentu. Apabila, dalam rentang waktu tersebut emisi yang dikeluarkan berada di bawah kuota atau dengan kata lain jatah emisinya masih ada. Maka kuota emisi karbon tersebut bisa dijual melalui pasar karbon.

Memangnya siapa yang mau membeli jatah emisi karbon? Perusahaan yang selama proses produksinya menghasilkan emisi dan jumlahnya melebihi ambang batas yang ditetapkan, maka mereka harus membeli kuota emisi dari perusahaan lain. Perusahaan lain yang dimaksud yaitu yang masih memiliki jatah emisi. Jadi ada supply dan ada demand-nya!

Nah, mengutip dari buku berjudul Pengantar Pasar Karbon untuk Pengendalian Perubahan Iklim, umumnya mekanisme pasar karbon crediting memiliki proses sebagai berikut:

1.  Tahap pengusulan, di mana proyek menyusun dokumen usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
2. Tahap validasi, di mana kesesuaian dokumen usulan dengan persyaratan dan ketentuan diperiksa,
3. Tahap registrasi, di mana proyek dinyatakan memenuhi syarat dan dicatat sebagai peserta skema crediting bersangkutan,
4. Tahap verifikasi, di mana hasil penurunan emisi dalam suatu periode tertentu diperiksa kebenaran dan kesesuaiannya.
5. Tahap penerbitan kredit karbon, di mana sejumlah kredit karbon diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi.

Baca juga: Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), Misi Pengurangan Emisi Karbon 2030

Kondisi Carbon Credit Indonesia dan Potensi Pendapatannya

Berbicara tentang kredit dan kuota emisi karbon hingga mekanismenya, lantas bagaimana dengan potensi carbon credit di Indonesia?

Sebelum itu, satu hal yang belum dibahas di poin sebelumnya yaitu siapa yang memberikan izin jatah dan kuota emisi terhadap perusahaan? Ternyata, permits atau izin disediakan oleh pemerintah atau regulator. Cara memperolehnya bisa secara bebas/gratis dari pemerintah, atau perusahaan dapat memperolehnya melalui lelang.

Melalui lelang tersebut pemerintah dapat memperoleh penerimaan yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk program yang berhubungan dengan penurunan emisi karbon atau mitigasi perubahan iklim.

Namun, permits atau kuota yang diberikan tentunya makin lama semakin berkurang sebab emisi karbon semua negara ditargetkan untuk mencapai puncaknya pada tahun 2050 yaitu carbon neutral.

Lantas, bagaimana strategi yang dilakukan Indonesia? Skema Karbon Nusantara atau SKN merupakan alat bantu kebijakan untuk menurunkan emisi karbon negara Indonesia. SKN disusun oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan semula direncanakan efektif berlaku bulan April 2014.

SKN merupakan wacana skema perdagangan karbon berbasis proyek CDM yang berlokasi di Indonesia serta menghasilkan kredit karbon. Di bawah SKN, proyek kredit karbon melingkupi sektor energi terbarukan, industri, pengolahan limbah, reforestasi, dan reboisasi, REDD, hingga pertanian.

Menurut Irama (2020), simulasi yang telah dilakukan dengan menggunakan data penurunan emisi karbon NDC (Nationally determined contribution) pada berbagai tingkat harga karbon menunjukkan bahwa terdapat potensi penerimaan negara (PNBP) dari perdagangan karbon sebesar RP 51 triliun hingga Rp 180 triliun selama program penurunan emisi karbon berlangsung.

Baca juga: Apa Itu Pasar Karbon? Simak 4 Hal yang Harus Kamu Ketahui!

Apa yang Perusahaan Bisa Lakukan dalam Rangka Carbon Offsetting?

Sebenarnya, apa yang bisa perusahaan lakukan untuk menekan produksi Gas Rumah Kaca? Ada banyak cara bagi perusahaan untuk mengimbangi emisi karbon. Beberapa praktiknya bahkan sudah cukup populer dilakukan sebagai syarat carbon offsetting, contohnya:

• Berinvestasi dalam energi terbarukan dengan mendanai proyek pembangkit listrik tenaga angin, air, panas bumi, dan matahari, atau beralih ke sumber daya tersebut jika memungkinkan.
• Meningkatkan efisiensi energi di seluruh dunia, misalnya dengan menyediakan kompor energi alternatif bagi masyarakat pedesaan.
• Mengembalikan biomassa ke tanah sebagai mulsa setelah panen, alih-alih membuang atau membakar. Praktik ini mengurangi penguapan dari permukaan tanah, yang membantu menghemat air. Biomassa juga membantu memberi makan mikroba tanah dan cacing tanah, memungkinkan nutrisi untuk bersiklus dan memperkuat tanah,
• Mengadakan kampanye lingkungan hingga mempromosikan kelestarian hutan melalui aksi-aksi penghijauan dan reboisasi,
• Beralih ke jenis bahan bakar alternatif dalam maupun sepanjang proses produksi berlangsung.

Itulah penjelasan mengenai carbon credit baik itu pengertian, konsep, potensi, hingga tips melakukan carbon offsetting bagi perusahaan. Semoga upaya-upaya baik ini bisa benar-benar mengatasi persoalan yang ada dan mengembalikan bumi yang hijau dan lestari kembali!

Lakukan Carbon Offsetting Bersama LindungiHutan

Untuk perusahaan yang ingin mengurangi emisi karbon sekaligus berkontribusi dalam upaya pelestarian hutan di Indonesia, Anda bisa melakukan carbon offsetting bersama LindungiHutan. Salah satunya melalui penanaman pohon mangrove di 5 lokasi yang tersedia.

LindungiHutan memberikan jaminan perlindungan selama tiga tahun, serta memastikan keamanan keberadaan pohon, penyulaman, penanaman di area tersendiri, melakukan site visit secara berkala, dan melaporkan pemantauan.

Penanaman pohon-pohon mangrove yang telah ditanam dapat menyerap emisi karbon secara optimal dengan estimasi serapan 8 Kg CO2eq/tahun/pohon.

Kami juga memastikan program carbon offset berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Selain memberdayakan dengan menggandeng mereka sebagai mitra penghijauan, program carbon offset melalui penanaman mangrove juga melindungi ruang hidup mereka, baik itu aktivitas sosial maupun ekonominya.