Konsep Ekonomi Biru: Implementasi dan Potensi Besarnya di Indonesia

Konsep ekonomi biru digadang-gadang bisa menjadi terobosan model pembangunan yang bukan hanya cuan tetapi juga berkelanjutan. Sebagai negara yang menyimpan potensi besar pada sektor kelautan dan kawasan pesisir, Indonesia gencar mempromosikan sekaligus mendorong sektor-sektor industri mengadopsi konsep ekonomi satu ini.

Memangnya, apa itu ekonomi biru?

Apa Itu Ekonomi Biru?

Pada dasarnya, konsep ekonomi biru mencakup pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan lapangan kerja, serta menjaga keseimbangan kesehatan ekosistem laut (Bappenas, 2023).

Konsep ekonomi ini bertujuan mempermudah perkembangan yang sesuai dan mengelola berbagai kepentingan dalam ruang laut tanpa menghadirkan persaingan antara otoritas ekonomi, ekologi, atau sosial.

Sementara menurut World Bank, ekonomi biru adalah penggunaan atau pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut.

Baca juga: Pentingnya Ekonomi Sirkular dan Implementasinya di Berbagai Negara

Apa yang Termasuk dalam Ekonomi Biru?

Menurut laporan dari Uni Eropa, ekonomi biru melibatkan semua kegiatan ekonomi sektoral dan antar-sektoral yang didasarkan pada atau terhubung dengan, samudera, laut, dan pantai.

Ini mencakup sektor-sektor yang sudah ada seperti perikanan, pariwisata pesisir, dan transportasi maritim, sekaligus fokus pada pengembangan industri baru yang hampir tidak ada 20 tahun yang lalu.

Adapun, industri baru yang dimaksud seperti penyerapan karbon biru, produksi energi terbarukan lepas pantai, dan bioteknologi. Kegiatan ini menciptakan peluang bagi bisnis, pembangunan, dan lapangan kerja, sekaligus mengatasi perubahan iklim.

Dimensi Blue Economy

Ide ekonomi biru muncul dari komitmen untuk membangun dunia yang lebih baik dan berkembang menjadi cara penting untuk menjaga alam, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga hal tersebut dilakukan secara berbarengan tanpa harus ada yang dikorbankan baik dari sisi ekologis, sosial, maupun ekonominya,

Youssef (2023) menjelaskan enam dimensi konsep ekonomi biru:

1. Dimensi ekonomi

Ekonomi biru berupaya untuk membuat ekonomi tumbuh dan berkembang dengan cara yang berlangsung lama. Prinsipnya, fokus pada cara membuat nilai dari sumber daya laut, mendorong ide-ide baru, dan menciptakan cara berbisnis yang tidak merugikan lingkungan serta dapat membantu masyarakat setempat.

2. Dimensi sosial

Aspek sosial ini berusaha memastikan bahwa semua orang yang terlibat mendapatkan manfaat yang adil dari sumber daya laut. Prinsip-prinsipnya termasuk bekerja sama dengan orang lain, berkomunikasi dengan komunitas lokal, dan memikirkan dampak sosial dari kegiatan ekonomi.

3. Dimensi lingkungan

Dimensi lingkungan berusaha untuk menjaga agar ekosistem laut tetap sehat dan utuh. Prinsip-prinsipnya fokus pada memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak menyebabkan kerusakan pada keberlanjutan alam sumber daya laut.

Baca juga: 10 Contoh Program CSR Perusahaan di Indonesia

4. Dimensi teknologi

Di bagian teknologi dalam ekonomi biru mencakup pengembangan dan penggunaan teknologi baru untuk mendukung kegiatan ekonomi yang baik untuk lingkungan di laut. Prinsip-prinsipnya fokus pada mendorong ide baru, membantu teknologi baru disebarkan dan digunakan dengan bijaksana agar tidak merugikan lingkungan.

5. Dimensi budaya

Aspek budaya dari ekonomi biru mencakup pengakuan dan pelestarian warisan budaya serta pengetahuan tradisional tentang sumber daya laut. Prinsipnya fokus pada menghargai keragaman budaya, mengakui nilai budaya dari sumber daya laut, dan mendorong pertukaran serta kerja sama budaya.

6. Dimensi tata kelola

Terakhir, ada aspek tata kelola dalam ekonomi biru yang berfokus pada menciptakan aturan efektif dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Prinsip-prinsipnya menitikberatkan pada membuat aturan yang jelas, melibatkan partisipasi banyak pihak, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Apa Saja Manfaat dari Ekonomi Biru?

Ekonomi biru yang berkelanjutan akan memungkinkan masyarakat memperoleh nilai dari lautan dan wilayah pesisir, sambil tetap menghormati kapasitas jangka panjangnya untuk regenerasi dan pemulihan kesehatan ekosistem. Konsep ini juga menjadi kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14, Kehidupan di Bawah Air dari Agenda 2030 PBB.

Konsep ekonomi biru diharapkan menghasilkan kesehatan ekonomi yang komprehensif dan progresif tanpa melanggar tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Artinya, tidak hanya mempertimbangkan manfaat ekonomi bagi industri, tetapi juga potensi efek layanan ekosistem.

Apakah sektor industri tersebut memberikan manfaat positif bagi laut, bersifat baik dan netral bagi laut, atau justru merugikan laut dan layanan ekosistemnya?

Potensi Besar Ekonomi Biru Indonesia dari Hutan Mangrove

Lantas, bagaimana penerapan ekonomi biru di Indonesia? . Faktanya, Indonesia punya potensi besar meraup keuntungan dari blue economy atau ekonomi biru.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2023) memperkirakan nilai ekonomi biru Indonesia pada 2045 bakal mencapai UD 7,4-9,8 triliun, naik 5-7 kali lipat dari penghitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada pada 2021 tercatat sebesar USD 1,3 triliun.

Lantas, apa yang mesti dilakukan? Upaya nyata yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui program ekonomi biru di antaranya adalah perlindungan ekosistem karbon biru (EKB) di kawasan konservasi tertutup, pembatasan armada perikanan, aktivitas budidaya perikanan rendah emisi, dan perlindungan terhadap laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Baca juga: Konservasi Hutan Mangrove dan Tren Blue Carbon dalam CSR Perusahaan 2024

Komitmen LindungiHutan dalam Mendukung Kawasan Pesisir yang Lestari

LindungiHutan hingga saat ini menanam lebih dari 800 RIBU pohon di 50 lokasi penanaman yang tersebar di Indonesia! Dari puluhan lokasi penanaman yang ada, hampir sebagian besar merupakan kawasan pesisir di mana kami membantu dalam proses rehabilitasi dan konservasi hutan mangrove.

Dalam prosesnya, kami melibatkan petani dan kelompok masyarakat setempat sebagai pihak yang paham akan kondisi dan masalah di setiap lokasi penanaman. Petani dan kelompok masyarakat pula yang membantu LindungiHutan dalam penyediaan bibit mangrove, proses penanaman, hingga monitoring dan penyulaman.

Kerja sama ini kami harapkan tidak hanya membawa keuntungan bagi kelestarian lingkungan tetapi juga sosial ekonomi masyarakat setempat.

Mengapa mangrove? Sebab dalam perhitungan kami, serapan karbon untuk 1 pohon mangrove sekitar 24 Kg/pohon untuk periode penanaman 3 tahun. Tentu, ini bisa menjadi alternatif bagi perusahaan yang ingin melakukan carbon offsetting sekaligus menggenjot roda perekonomian masyarakat pesisir dari upaya penanaman mangrove.